• banner3.jpg

FOKUS PTA MEDAN

kepeg [11/04/18] Pemberitahuan Hari Libur Isra' Mi'raj
it [06/04/18] Perpindahan Alamat Website Sementara Pengadilan Tinggi Agama Medan
satker [29/03/18] Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Semester I Tahun 2018
danlainlain [29/03/18] Pedoman Pelaksanaan PTWP 2018
it [28/03/18] SK Tim Satgas TI Pengadilan Tinggi Agama Medan
satker [22/03/18] Rekap Triwulan Penanganan Perkara Peradilan Agama Secara Nasional (SIPP MA)
keuangan [22/03/18] Penyampaian SE SEKMA RI No. 2 Tahun 2018
keuangan [15/03/18] Verifikasi serta Validasi Revaluasi BMN dan Asset Tanah
satker [12/03/18] Pelaksanaan SAPM PTA Medan dan PA Se-Sumut
danlainlain [12/03/18] Laporan Uang Sosial Hakim & Pegawai PTA Medan dan PA Se-Sumut
danlainlain [08/03/18] SK Panitia Turnamen PTWP
keuangan [01/03/18] Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN TA 2017
satker [28/02/18] Ralat Tanggal Pelaksanaan Rapat Koordinasi
kepeg [28/02/18] Surat Tugas e-Test Ekonomi Syari'ah
kepeg [27/02/18] Pengumuman Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syari'ah 2018
kepeg [23/02/18] Ujian Dinas TK.II Serta Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun 2018
satker [22/02/18] Undangan Rapat Koordinasi
satker [22/02/18] Undangan Pelantikan
kepeg [20/02/18] Peraturan Cuti PNS
satker [22/01/18] Penyempurnaan Pedoman SAPM Peradilan Agama
perencanaan [16/01/18] Pedomanan Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data SIPP
it [16/01/18] Optimalisasi Implementasi SIPP Peradilan Agama
perencanaan [12/12/17] Usulan RKA TA. 2019
[Klik di sini untuk mencari item Fokus PTA yang sudah DIHAPUS dari daftar di atas]
 
Keterangan Icon
satker Satuan Kerja   perencanaan Perencanaan   dyk Dharma Yukti Karini
kepaniteraan Kepaniteraan   kepeg Kepegawaian   danlainlain Lain-Lain
kesekretariatan Kesekretariatan   it Teknologi Informasi      
keuangan Keuangan   umum Bagian Umum

 

  1. Gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula  mengguganakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan  kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.

  2. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti  kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.

  3. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/Sepeda motor atau barang-barang elektronik.

  4. Pengujuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama  yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap  (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya Pengadilan Agama dimana objek sengketa waris itu berada.

  5. Penggugat membayar panjar biaya perkara, untuk Pengadilan Agama Pelaihari, pembayarannya melalui Bank BRI cabang Padangsidimpuan dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-Cuma/prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat.

  6. Setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama, penggugat/kuasanya tinggal menuggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

  7. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat.  Namun apabila  mengguganakan hakim mediator  tidak dipungut biaya.

  8. Setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan  majelis hakim yang bersangkutan. Namun jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.

WAKIL KETUA

Select a Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Hakim

Pegawai

  • hakim.jpg
  • halimah.jpg
  • panitera.jpg
  • raisya.jpg
  • sekretaris.jpg
  • yahya.jpg
  • yuliza.jpg

Login Form