• banner3.jpg

Produk Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI

 

PERMA TENTANG FILE
 NO. 1 TAHUN 2008 PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  DOWNLOAD
 NO. 2 TAHUN 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA  DOWNLOAD
 NO. 1 TAHUN 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL  DOWNLOAD

 

NOMOR 1 TAHUN 1954 KASASI DAN GRASI DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 1954 PERSELISIHAN KEKUASAAN PENGADILAN ANTARA DUA PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH-WILAYAH NYA MASUK WILAYAH SATU PENGADILAN TINGGI DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1956 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1959 BIAYA PERKARA UNTUK PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT KASASI DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1963 PERMOHONAN KASASI DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1969 PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1976 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971 DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1980 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1982  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 1980 YANG DISEMPURNAKAN  DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 1982 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977 DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 1993 HAK UJI MATERIL DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM ADHOC DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DOWNLOAD
NOMOR 3 TAHUN 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2004 HAK UJI MATERIL DOWNLOAD
NOMOR 2 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UAPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD
NOMOR 3 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KPPU DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DOWNLOAD
NOMOR 1 TAHUN 2007 PENGADILAN PERIKANAN DOWNLOAD

 

 

No Tahun Tentang  
1 1954 KASASI DAN GRASI
2 1954 PERSELISIHAN KEKUASAAN PENGADILAN ANTARA DUA PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH-WILAYAHNYA MASUK WILAYAH SATU PENGADILAN TINGGI
1 1956 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA
1 1959 BIAYA PERKARA UNTUK PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT KASASI
1 1963 PERMOHONAN KASASI
1 1969 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN YANG TETAP
1 1976 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971
1 11000 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
1 11002 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 11000 YANG DISEMPURNAKAN
2 11002 PENCABUATAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977
1 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING
1 1993 HAK UJI MATERIIL
2 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG
1 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN
2 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC
1 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL
1 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
3 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
1 2004 HAK UJI MATERIIL
2 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA

 

3 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
1 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
1 2007 PENGADILAN PERIKANAN
1 2009 PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
3 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
4 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG

WAKIL KETUA

Select a Language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Hakim

Pegawai

  • febrianda.jpg
  • hakim-nasution.jpg
  • idris.jpg
  • khair.jpg
  • raisya.jpg
  • zainul.jpg

Login Form